Rabu, Mei 23, 2012

Portfolio as a Competence-Based Assessment: A case of Indonesia

Portofolio sebagai penilaian berbasis kompetensi, cocok kah digunakan di Indonesia? Makalah attachment berikut masih berupa draft kasar.

Introduction

Recently, the emerging of the competence-based education (CBE) has got more attention from scholars and policymakers in educational system either in primary, secondary or higher education, and either in developed or developing countries (Illeris, K; 2009). CBE has become a dominant trend in several countries, especially in vocational education and training, due to the expected decrease of problems in the transition from school to work (Biemans et. al., 2004; Wesselink et. al, 2007; Biemans et. al 2009). CBE is viewed as a promising tool of educational system to produce competence graduates that meet with communities need. This is in line with Klenowski’s views that explained of the trend for 21st century curriculum is majored for producing competence graduate (Klenowksi, 2002). CBE which uses a performance-based learning process in the instructional system is widely known to fulfil such kind of purposes.

Implementation of CBE, consequently, has implications for its assessment. Schools and scholars in the field of education have formulated different models of assessment which suit this concept. One of the assessments model offered by scholars is portfolio assessment. This kind of assessment is strongly believed that can measure students’ achievement.

This paper purposes on, at least, two objectives. First, this paper would attempt to discuss whether portfolio can be used as a good way to measure pupil’s achievement in competence-based system. Therefore, this paper is to deeply explore the nature and key concept of portfolio as a tool of assessment in educational environment for the consequences of the flourishing CBE in educational system. Secondly, this paper would explore applicability of this assessment in education system for developing countries. Indonesian education system is chosen to be further investigated because this country has established CBE in its education system.
To begin with, it is worth to discuss about the competence based curriculum and the nature of assessment in education. Then, this paper would provide an overview about the nature of portfolio, the key concept and key process of portfolio, the relationship between portfolios assessment and competence based curriculum. Indonesian education system will also be investigated to contextualize the implementation of portfolio assessment in developing countries, taking into account its social condition. Van Dam (2008) argues that educational phenomena cannot be well-understood without the context of political, economical, technological or sociological condition. Then, the conclusion will be presented in the last part of this paper.

Lebih lengkapnya bisa dilihat di sini

Rabu, April 04, 2012

Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi Pertanian

Dari artikel Sumeru Ashari (2005) Peran Pendidikan dalam Revitalisasi Pertanian.
  1. Kurikulum bidang ilmu pertanian itu dinamis, berubah sesuai tuntutan zaman terutama tuntutan pengguna lulusan, yaitu masyarakat.
  2. Tahun 160 - 1980: PT pertanian diarahkan untuk mencetak lulusan agar dapat berperan dalam peningkatan produksi tanaman dan perbaikan manajemen usaha tani. Kurikulum disusun berdasarkan (kepentingan) nasional, terlihat sangat padat dan segala jenis mata kuliah bersifat sentralistis. Masyarakat pengguna menerima begitu saja lulusan.
  3. Tahun 1996: perubahan kurikulum dengan memberi wewenang lebih ke PT menyusun kurikulumnya, terdiri kurikulum nasional (kurnas) dan kurikulum lokal (kurlok). Meski tidak se-sentralistik dibanding sebelumnya, keterlibatan masyarakat pengguna belum dimunculkan.
  4. Tahun 2000: mengingat untuk sukses masuk di era global perlu persaingan yang ketat, perlu meningkatkan peserta didik dalam agar menguasai bidangnya secara maksimal, berdaya juang tinggi, bertanggungjawab atas bidangnya, mampu bekerjasama dengan bangsa sendiri dan bangsa lain. Paradigma kurikulum berubah dari content-based menjadi competent-based.
  5. Lulusan PT yang semula hanya memiliki kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kurikulum suatu program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung-jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
  6. Anatomi kurikulum yang sebelumnya Kurnas dan Kurlok dan terbagi dalam Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU), MK Dasar Keahlian dan MK Keahlian pada tahun 2000 diubah menjadi Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional, terdiri dari kelompok MK Pengembangan Kepribadian, MK Keilmuan dan Keterampilan, MK Keahlian Berkarya,  MK Perilaku Berkarya dan MK Berkehidupan Bersama.
  7. Tahun 2002: (SK Mendiknas Nomor 045/U/2002, tanggal ....) pengelompokan mata kuliah berdasarkan landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku, pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Indonesia:
  1. Berdasarkan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal ....., diperjelas dengan SK Mendiknas Nomor 045/U/2002
  2. Tujuan : agar lulusan perguruan tinggi lebih kompeten atau lebih menguasai dan bertanggungjawab atas keahliannya. Lulusan diharakan akan bersikap dengan kepribadian utuh, menguasai dengan baik di bidangnya, mampu berkarya tinggi, baik sikap dan perilakunya, serta memahami hubungan dengan masyarakat baik lokal maupun internasional.
  3. Dibandingkan kurikulum sebelumnya (SK Mendikbud Nomor 056/U/1996) KBK menuansakan suara masyarakat pengguna atau stakeholder.
  4. Diharapkan PT melaksanakan KBK di seluruh Indonesia pada tanggal 20 Desember 2002.
Kendala utama di lapangan:
  1. masih beragamnya pemahaman dan penilaian arti penting oleh pimpinan PT, dosen dan mahasiswa tentang KBK yang benar.
  2. perlunya persiapan yang matang terutama persiapa SDM dosen, terutama di PT non-besar yang SDM-nya terbatas
  3. uraian yang panjang dalam SK susah dimengerti
  4. pembobotan yang berimbang dalam SKS